PPID Kementan 360 Derajat Keterbukaan Informasi: Menyeluruh, Terbuka, dan Informatif

Jakarta (05/08) – Sejak tahun 2013, kemudian menjadi agenda rutin dan dilaksanakan tiap tahunnya, Kementerian Pertanian kembali menyelenggarakan Sosialisasi dan Kick Off Evaluasi Pengelolaan Layanan Informasi Publik serta Workshop Penyusunan SOP Manajemen Isu Kementerian Pertanian. Kegiatan ini sebagai penanda dimulainya evaluasi terhadap implementasi layanan publik bagi seluruh Satker lingkup Kementerian Pertanian. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Kantor PPVTP, Gedung B, Kementan ini, menjadi langkah strategis untuk memperkuat kualitas pengelolaan layanan informasi publik, diikuti dengan peningkatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan sekaligus memperkuat sinergi komunikasi di seluruh Satuan Kerja Kementerian Pertanian.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Pertanian, drh. Moch. Arief Cahyono, M.Si, menegaskan bahwa seluruh PPID di lingkungan Kementerian Pertanian harus mampu mewujudkan PPID Informatif. Tema ’PPID 360 derajat’ ini, mengandung harapan bahwa tidak ada lagi satuan kerja yang memperoleh predikat tidak informatif. Menurutnya, keberhasilan layanan informasi publik membutuhkan kolaborasi seluruh Unit Kerja. Oleh karenanya, PPID Utama diharapkan dapat memberikan pendampingan kepada Satuan Kerja yang masih memerlukan penguatan kapasitas dalam implementasi keterbukaan informasi publik, jelasnya saat membuka secara daring dari Ruang Pertemuan lain. Evaluasi ini bukan sekadar penilaian, tetapi juga menjadi momentum untuk berbenah bersama. PPID Utama maupun UPT harus saling mendukung agar kualitas layanan informasi publik terus meningkat," tambahnya.

Pada tahun 2026 ini, sebanyak 137 PPID Pelaksana akan mengikuti evaluasi, yang terdiri atas 9 unit Eselon I, 73 unit Eselon II, dan 55 unit Eselon III. Tahap pertama evaluasi akan masih akan menitikberatkan pada penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan jendela informasi di website masing-masing satuan kerja. Seluruh website diharapkan menggunakan domain pertanian.go.id, menyediakan dokumen informasi publik secara lengkap, selalu diperbarui, serta mudah diakses masyarakat.

Selain memenuhi kewajiban penyediaan informasi publik, setiap satuan kerja juga didorong untuk aktif mempublikasikan capaian pembangunan pertanian dan diikuti dengan perkembangan terkini lainnya. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian agar berbagai keberhasilan sektor pertanian yang telah diakui di tingkat nasional maupun internasional dapat tersampaikan secara luas kepada masyarakat sebagai bagian dari penguatan komunikasi pemerintah, jelasnya lagi.

Selanjutnya, pada tahap kedua akan dilakukan wawancara terhadap satuan kerja yang masuk dalam 30 peringkat penilaian terbaik. Aspek yang dinilai tidak hanya kelengkapan layanan informasi publik, tetapi juga inovasi yang dikembangkan dalam memberikan pelayanan. Baik itu kepada pihak eksternal yakni masyarakat, maupun di lingkungan internal organisasi. Kementerian Pertanian menargetkan sebagai kementerian terbaik di antara Kementerian/Lembaga lainnya dalam pengelolaan layanan informasi publik. Target tersebut diharapkan dapat dicapai melalui komitmen, kolaborasi, dan peningkatan kualitas layanan di seluruh unit kerja, demikian Arief menegaskan.

Sementara itu, Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), Husnain, SP., MP., MSc., Ph.D menyampaikan bahwa BRMP saat ini menjadi salah satu badan terbesar di lingkungan Kementerian Pertanian. BRMP memiliki 69 satuan kerja, termasuk peningkatan organisasi menjadi 33 balai besar, 5 satuan kerja baru hasil peningkatan status, serta pembentukan beberapa balai baru di Papua. Meski dengan dukungan lebih dari 4.000 pegawai, BRMP tentu masih akan menghadapi tantangan dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, terutama pada UPT baru dan tentunya masih minim pengalaman dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik, jelasnya. Oleh karena itu, pendampingan dari PPID Utama masih sangat diperlukan, jelas Husnain.

Balai Pengelola Hasil Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP Pengelola Hasil) yang diundang secara luring menghadiri kegiatan Evaluasi ini. Nuning Nugrahani dalam kesempatan lain menyampaikan kehadiran ini adalah wujud komitmen pimpinan dalam mendukung terlaksanakan layanan keterbukaan informasi publik. Nuning juga sangat menyadari bahwa sebagai lembaga penyelenggara publik perlu memegang erat amanah pemberian layanan publik yang terbaik dan optimal. Hal yang baru-baru ini dilakukan adalah dengan melaksanakan akreditasi Perpustakaan yang berhasil meraih Akreditasi A. Ini adalah bentuk menjaga, menjamin, dan meningkatkan layanan mutu perpustakaan bagi publik, jelasnya. Oleh karena itu, proses pelaksanaan evaluasi ini perlu diikuti dengan baik oleh setiap unsur organisasi bisa saling bekerjasama agar predikat informatif yang diperoleh 2 tahun terakhir dapat dijaga dan bahkan ditingkatkan lagi, tambahnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga dilengkapi dengan beberapa materi dari narasumber ahli dalam kerangka Workshop Penyusunan SOP Manajemen Isu Kementerian Pertanian. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh PPID di lingkungan Kementerian Pertanian semakin siap dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan berkualitas, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kementerian Pertanian.